ANGGARAN DASAR PEMUDA MUHAMMADIYAH

ANGGARAN DASAR PEMUDA MUHAMMADIYAH

BAB I

NAMA, IDENTITAS, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LAMBANG

Pasal 1

Nama, Identitas dan Tempat Kedudukan

1. Organisasi ini bernama Pemuda Muhammadiyah yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 26 Zulhijjah 1350 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1932 Miladiyah.
2. Pemuda Muhammadiyah adalah organisasi otonom Muhammadiyah, yang merupakan gerakan Islam, dakwah amar ma’ruf nahi munkar, bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah.
3. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Lambang

1. Lambang Pemuda Muhammadiyah adalah setangkai kuncup melati dengan dua daun di atas pita bersemboyan huruf Arab “Fastabiqul Khairat.”
2. Ketentuan tentang arti lambang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN DAN USAHA

Pasal 3

Asas

Pemuda Muhammadiyah berasas Islam.

Pasal 4

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Pemuda Muhammadiyah ini adalah menghimpun, membina dan menggerakkan potensi pemuda Islam demi terwujudnya kader Persyarikatan, kader umat dan kader bangsa dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.

Pasal 5

Usaha

1. Menanamkan kesadaran beragama Islam, memperterguh iman, menertibkan peribadatan dan mempertinggi akhlaq.
2. Memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya.
3. Meningkatkan harkat, martabat dan kualitas sumberdaya manusia agar berkemampuan tinggi serta berakhlaq mulia.
4. Memperdalam, memajukan dan meningkatkan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Budaya.
5. Membimbing, membina dan menggerakkan anggota guna meningkatkan fungsi dan peran Pemuda Muhammadiyah sebagai kader Persyarikatan, umat dan bangsa dalam menunjang pembanguan manusia seutuhnya menuju terbentuknya masyarakat utama adil dan makmur yang diridhai Allah SWT.
6. Meningkatkan amal shalih dan keperdulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
7. Memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
8. Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas.
9. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
10. Memelihara, mengembangkan dan mendayagunakan sumberdaya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan.
11. Mengembangkan komunikasi, ukhuwah dan kerjasama dalam berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri.
12. Mengupayakan penegakan hukum, keadilan dan kebenaran serta meningkatkan pembelaan terhadap masyarakat.
13. Segala usaha yang tidak menyalahi ajaran Islam dengan mengindahkan hukum dan falsafah yang berlaku.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 6

Anggota

1. Anggota Pemuda Muhammadiyah terdiri dari Anggota Biasa, Anggota Istimewa, Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan.
2. Anggota biasa adalah Pemuda Islam, warga negara Indonesia yang berumur 18-40 tahun dan menyetujui Anggaran Dasar gerakan serta bersedia melaksanakan maksud dan tujuan gerakan.
3. Anggota Istimewa adalah mereka yang pernah menjadi anggota biasa yang masih diperlukan oleh organisasi sebagai pimpinan dengan usia maksimal 40 tahun.
4. Anggota luar Biasa adalah alumni Pemuda Muhammadiyah yang tetap setia kepada Pemuda Muhammadiyah dan Muhammadiyah.
5. Anggota Kehormatan adalah orang-orang yang dipandang berjasa mengembangkan Pemuda Muhammadiyah.
6. Hak dan Kewajiban serta peraturan lainnya tentang keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV

SUSUNAN DAN PENETAPAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan Organisasi

Organisasi ini bergerak dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tersusun dalam tingkat sebagai berikut:

1. Ranting ialah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan.
2. Cabang ialah kesatuan ranting-ranting dalam satu tempat atau kecamatan atau di mana Muhammadiyah berada.
3. Daerah ialah kesatuan cabang-cabang dalam daerah Kabupaten/Kota.
4. Wilayah ialah kesatuan daerah-daerah dalam propinsi.
5. Pusat ialah kesatuan wilayah - wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 8

Penetapan Organisasi

1. Penetapan Wilayah dan Daerah dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
2. Penetapan Cabang dengan ketentuan luas lingkungannya ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.
3. Penetapan Ranting dengan ketentuan luas lingkunganya ditetapkan oleh Pimpinan Daerah.

BAB V

PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 9

Pimpinan Pusat

1. Pimpinan Pusat adalah Pimpinan tertinggi yang memimpin gerakan secara keseluruhan.
2. Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari 13 (tiga belas) orang yang dipilih dan ditetapkan Muktamar dari calon-calon yang diajukan oleh Tanwir dan disahkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
3. Ketua Umum Pimpinan Pusat dipilih secara langsung oleh anggota muktamar dari calon-calon yang diusulkan dan ditetapkan oleh muktamar.
4. Anggota Pimpinan Pusat terpilih menetapkan Sekretaris Jenderal dan diumumkan dalam forum Muktamar.
5. Apabila dipandang perlu, Pimpinan Pusat dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Tanwir.
6. Pimpinan Pusat diwakili oleh Ketua Umum atau salah seorang Ketua bersama-sama Sekretaris Jenderal atau salah seorang Sekretaris, mewakili Pemuda Muhammadiyah untuk tindakan di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 10

Pimpinan Wilayah

1. Pimpinan Wilayah memimpin gerakan dalam Wilayahnya dan melaksanakan kebijakan dari Pimpinan Pusat untuk Wilayahnya.
2. Pimpinan Wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari 11 (sebelas) orang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dari calon-calon yang dipilih dalam musyawarah wilayah.
3. Ketua Pimpinan Wilayah dipilih secara langsung oleh anggota musyawarah wilayah dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat dari calon-calon anggota Pimpinan Wilayah yang telah disahkan oleh Musyawarah Wilayah.
4. Pimpinan Wilayah dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Rapat Pimpinan Wilayah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Pusat.

Pasal 11

Pimpinan Daerah

1. Pimpinan Daerah memimpin gerakan dalam daerahnya dan melaksanakan kebijakan dari Pimpinan diatasnya.
2. Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari 9 (sembilan) orang ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dari calon-calon yang dipilih dalam musyawarah daerah.
3. Ketua Pimpinan Daerah dipilih secara langsung oleh anggota musyawarah daerah dan ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah dari calon-calon anggota Pimpinan Daerah yang telah disahkan oleh Musyawarah Daerah.
4. Pimpinan Daerah dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Rapat Pimpinan Daerah yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Wilayah.

Pasal 12

Pimpinan Cabang

          Pimpinan Cabang memimpin gerakan dalam cabangnya dan melaksanakan kebijakan dari Pimpinan di atasnya.

1. Pimpinan Cabang sekurang-kurangnya terdiri dari 7 (tujuh) orang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dari calon-calon yang dipilih dalam musyawarah cabang.
2. Ketua Pimpinan Cabang dipilih secara langsung oleh anggota musyawarah cabang dan ditetapkan oleh Pimpinan Daerah dari calon-calon anggota Pimpinan Cabang yang telah disahkan oleh Musyawarah Cabang.
3. Pimpinan Cabang dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Rapat Pimpinan Cabang yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Daerah.

Pasal 13

Pimpinan Ranting

1. Pimpinan Ranting memimpin gerakan dalam rantingnya dan melaksanakan kebijakan dari Pimpinan diatasnya.
2. Pimpinan ranting sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) orang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dari calon-calon yang dipilih dalam Musyawarah Ranting.
3. Ketua Pimpinan Ranting dipilih secara langsung oleh anggota musyawarah ranting dan ditetapkan oleh Pimpinan Cabang dari calon-calon anggota Pimpinan Ranting yang telah disahkan oleh Musyawarah Ranting.
4. Pimpinan Ranting dapat mengusulkan tambahan anggotanya kepada Rapat Pimpinan Ranting yang kemudian dimintakan ketetapan Pimpinan Cabang.

Pasal 14

Pemilihan Anggota Pimpinan

1. Pemilihan anggota Pimpinan dilakukan secara langsung.
2. Anggota Pimpinan terpilih berfungsi sebagai formatur untuk menyusun kelengkapan pimpinan.
3. Syarat ketua umum dan anggota pimpinan serta cara pemilihan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

Masa Jabatan Pimpinan

1. Masa jabatan Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan pimpinan ranting selama 4 (empat) tahun.
2. Jabatan Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah, masing-masing dapat dijabat oleh orang yang sama dua kali masa jabatan berturut-turut.
3. Serah terima jabatan Pimpinan Pusat dilakukan pada saat Muktamar telah menetapkan Pimpinan Pusat baru sedang serah terima jabatan Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting dilakukan setelah disahkan oleh pimpinan di atasnya.

Pasal 16

Reshuffle Pimpinan

1. Pergantian Pimpinan yang telah habis masa jabatannya, tetap menjalankan tugasnya sampai dilakukan serah terima dengan Pimpinan yang baru.
2. Setiap pergantian Pimpinan harus menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan.
3. Reshuffle pimpinan menjadi wewenang Pimpinan bersangkutan dilaksanakan dalam pleno pimpinan dimana menjamin adanya peningkatan efisiensi dan penyegaran jalannya kepemimpinan dan ditetapkan dengan surat keputusan pimpinan pusat/pimpinan di atasnya.
4. Hal-hal lain tentang reshuffle pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

Perangkapan Jabatan

1. Perangkapan jabatan dalam Pemuda Muhammadiyah atau Organisasi Otonom Muhammadiyah dan atau organisasi kepemudaan lainnya hanya dapat dibenarkan setelah mendapat izin dari Pimpinan yang bersangkutan.
2. Ketentuan lain tentang perangkapan jabatan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

Ketentuan Luar Biasa

Dalam hal-hal luar biasa yang terjadi berkenaan dengan ketentuan pada pasal 10 sampai dengan pasal 17, Pimpinan Pusat dapat mengambil ketetapan lain.

BAB VI

PERMUSYAWARATAN

Pasal 19

Muktamar

1. Muktamar adalah permusyawaratan tertinggi dalam Pemuda Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan Pusat.
2. Muktamar diikuti oleh Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah
3. Muktamar diadakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.
4. Acara dan ketentuan lain tentang Muktamar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

Muktamar Luar Biasa

1. Muktamar Luar Biasa adalah Muktamar yang diselenggarakan apabila keberadaan Pemuda Muhammadiyah terancam atau akan dibubarkan dan atau kekosongan pimpinan yang Tanwir tidak berwenang untuk memutuskan dan tidak dapat ditangguhkan sampai Muktamar berikutnya.
2. Muktamar Luar Biasa diadakan oleh Pimpinan Pusat atas keputusan Tanwir.
3. Ketentuan mengenai Muktamar Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21

Tanwir

1. Tanwir adalah permusyaratan tertinggi di bawah Muktamar diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan Pusat.
2. Tanwir diikuti oleh Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah.
3. Tanwir diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu masa jabatan.
4. Acara dan ketentuan lain tentang Tanwir diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

Musyawarah Wilayah

1. Musyawarah Wilayah adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat wilayah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan Wilayah.
2. Musyawarah Wilayah diikuti oleh Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang.
3. Musyawarah Wilayah diadakan satu kali dalam 4 (empat) tahun.
4. Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

Musyawarah Daerah

1. Musyawarah Daerah adalah permusyaratan tertinggi di tingkat daerah diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan Daerah.
2. Musyawarah daerah diikuti oleh Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting.
3. Musyawarah Daerah diadakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.
4. Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24

Musyawarah Cabang

1. Musyawarah Cabang adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat cabang diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan Cabang.
2. Musyawarah Cabang diikuti oleh Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting.
3. Musyawarah Cabang diadakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.
4. Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25

Musyawarah Ranting

1. Musyawarah Ranting adalah permusyawaratan tertinggi di tingkat ranting diselenggarakan oleh dan atas tanggungjawab Pimpinan Ranting.
2. Musyawarah Ranting diikuti oleh Pimpinan Ranting dan anggota Ranting.
3. Musyawarah Ranting diadakan 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun.
4. Acara dan ketentuan lain tentang Musyawarah Ranting diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26

Rapat Pimpinan

1. Rapat Pimpinan ialah permusyawaratan Pimpinan pada tingkat Wilayah sampai dengan Ranting yang berkedudukan di bawah Musyawarah pada masing-masing tingkat.
2. Rapat Pimpinan diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan masing-masing tingkat.
3. Rapat Pimpinan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam satu masa jabatan.
4. Acara dan ketentuan lain mengenai Rapat Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 27

Rapat Kerja

1. Rapat Kerja ialah rapat yang diadakan untuk membicarakan pelaksanaan keputusan muktamar/musyawarah yang menyangkut program dan jalannya kegiatan organisasi.
2. Rapat Kerja Pimpinan diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
3. Ketentuan mengenai Rapat Kerja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28

Keabsahan dan Keputusan Musyawarah

1. Permusyawaratan dapat berlangsung tanpa memandang jumlah yang hadir, asal yang bersangkutan telah diundang secara sah.
2. Keputusan Permusyawaratan diusahakan diambil berdasarkan suara bulat dan apabila terpaksa dengan pemungutan suara maka putusan dengan suara terbanyak mutlak.
3. Keputusan permusyawaratan tetap berlaku hingga dibatalkan oleh dan atau bertentangan dengan keputusan di atasnya.

Pasal 29

Tanfidz

1. Tanfidz adalah pernyataan berlakunya keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat yang dilakukan oleh Pimpinan Pemuda Muhammadiyah masing-masing tingkat.
2. Keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah, dan Rapat berlaku sejak ditanfidzkan oleh Pimpinan Pemuda Muhammadiyah masing-masing tingkatan dengan surat keputusan dan diberitahukan kepada pimpinan Muhammadiyah setingkat.
3. Tanfidz bersifat redaksional, mempertimbangkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemuda Muhammadiyah.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 30

Pengertian

Keuangan dan Kekayaan Pemuda Muhammadiyah adalah semua harta benda yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal serta digunakan untuk kepentingan pelaksanaan organisasi.

Pasal 31

Sumber

    Keuangan Pemuda Muhammadiyah diperoleh dari:
    a. Uang pangkal dan iuran anggota.
    b. Sumbangan, Infaq, Zakat, wasiat dan hibah.
    c. Badan Usaha Milik Pemuda Muhammadiyah.
    d. Sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

Pasal 32

Pengelolaan dan Pengawasan

Ketentuan mengenai pengelolaan dan pengawasan keuangan dan kekayaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

LAPORAN

Pasal 33

Laporan

1. Pimpinan Pemuda Muhammadiyah semua tingkatan wajib membuat laporan perkembangan organisasi, laporan pertanggujawaban, laporan kebijakan dan keuangan disampaikan kepada permusyawaratan masing-masing tingkat.
2. Ketentuan lain tentang laporan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB IX

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 34

Anggaran Rumah Tangga

1. Angaran Rumah Tangga menjelaskan Anggaran Dasar dan mengatur segala sesuatu yang belum diatur atau belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini.
2. Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh Pimpinan Pusat berdasarkan Anggaran Dasar dan disahkan oleh Tanwir.
3. Dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan, Pimpinan Pusat dapat merubah Anggaran Rumah Tangga dan berlaku sampai disahkan oleh Tanwir.

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 35

Perubahan Anggaran Dasar

1. Anggaran Dasar hanya dapat diubah oleh Muktamar.
2. Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila diputuskan oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah peserta Muktamar yang hadir.
3. Rencana perubahan Anggaran Dasar diusulkan oleh Tanwir dan harus sudah tercantum dalam acara Muktamar.

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 36

Pembubaran Organisasi

1. Pembubaran Pemuda Muhammadiyah menjadi wewenang Muktamar atau Muktamar Luar Biasa Pemuda Muhammadiyah setelah ditetapkan oleh Tanwir Muhammadiyah dengan surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
2. Sesudah Pemuda Muhammadiyah bubar, segala hak miliknya menjadi hak milik persyarikatan Muhammadiyah.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 37

Penutup

1. Anggaran Dasar ini merupakan pengganti Anggaran Dasar sebelumnya dan telah disahkan oleh Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke XIV di DKI Jakarta pada tanggal 05 - 09 Djumadil Akhir 1431 H bertepatan dengan tanggal 19 - 23 Mei 2010 M, dan dinyatakan mulai berlaku sejak ditanfidzkan.
2. Setelah Anggaran Dasar ini ditetapkan, Anggaran Dasar sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

| Anggaran Dasar | Anggaran Rumah Tangga | GBHG-GBHO | Rekomendasi Tanwir |